DATA PENDIDIKAN
BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK
Login
Username

Password



Belum menjadi member?
Click disini untuk daftar.

Lupa password anda?
Request yang baru disini.
IP Anda
IP
Maps Globe
Landasan Hukum

Penyusunan RENCANA STRATEGIS UPPTP Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan peraturan perundang– undangan sebagai berikut:

  1. Undang–Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).
  2. Undang–Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437).
  3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 104).
  4. Undang–Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
  5. Undang–Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  6. Undang–Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
  9. Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005 tentang tata cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124.
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2005.
  12. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013.
  13. PP No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (TLNRI No. 4815)
  14. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (LNRI Tahun 2006 Nomor 25)
  15. Perda Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Barat.
  16. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2008 tentang Sususnan Organisasi Tata Kerja Kalimantan Barat.
INTERNAL
NAVIGASI
PEMERINTAH PROVINSI
DINDIK DAERAH
Kota Pontianak
Kota Singkawang
Kabupaten Pontianak
Kabupaten Sambas
Kabupaten Bengkayang
Kabupaten Landak
Kabupaten Sanggau
Kabupaten Sintang
Kabupaten Kapus Hulu
Kabupaten Ketapang
Kabupaten Sekadau
Kabupaten Melawi
Kabupaten Kubu Raya
Kabupaten Kayong Utara
Online Member
08.04.14
ramadhan
2 minggu
offline
05.02.14
adhes
11 minggu
offline
18.11.13
Amin
22 minggu
offline
22.05.13
Insiderui
47 minggu
offline
08.02.13
eko fit...
62 minggu
offline
POLLING MEMBER
Keberadaan website di Instansi Pendidikan?

Sangat Perlu
Sangat Perlu
75% [3 Votes]

Belum Perlu
Belum Perlu
0% [0 Votes]

Tidak perlu
Tidak perlu
0% [0 Votes]

Tidak Tahu
Tidak Tahu
25% [1 Vote]

Votes: 4
Anda harus login dahulu.
Started: 21.09.12